Demo Guru Honorer se Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah

Stadion Goentur Darjono Purbalingga pada hari Senin, 21 September 2015 Pukul 07.00 WIB Rencananya Guru, Penjaga dan Tenaga Kependidikan Honorer se Kabupaten Purbalingga akan mengadakan Aksi solidaritas dan membahas penentuan sikap GTT/PTT yang waktu lalu diaspirasikan bersama dengan para anggota dewan dan Bupati. Aksi ini akan berlanjut kedepan Pendopo Bupati tepatnya di alun-alun kota Purbalingga. 

Persoalan kesejahteraan guru honorer masih sulit dipecahkan. Seperti yang dialami Pemkab Purbalingga, bila Pemkab hendak memberikan honor bagi guru honorer sebesar UMK, maka anggaran APBD yang terserap akan sangat besar. 

''Saat ini saja, dengan honor hanya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan, kita harus menyediakan anggaran lebih dari Rp 6 miliar,'' kata Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Selasa (17/3).

Dia menyebutkan, jumlah guru atau tenaga honorer bidang kependidikan di wilayahnya, memang cukup besar. Para honorer tersebut diangkat dengan menggunakan SK kepala sekolah atau SK komite sekolah di masing sekolah, karena Bupati sudah tidak bisa mengeluarkan SK tentang guru honorer. 

Pemkab tidak bisa melarang perekrutan guru honorer tersebut, karena kenyataannya jumlah guru PNS di Purbalingga masih kurang.

''Saya sebenarnya juga prihatin dengan nasib mereka. Tapi kalau untuk menjadikan mereka CPNS, juga  tidak mungkin karena tidak mungkin saya melanggar aturan dari pusat,'' katanya.

Berdasarkan data tahun 2014, kata Bupati, jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah wilayah Purbalingga tercatat sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. ''Dengan jumlah tersebut, dalam APBD 2014 sebenarnya sudah dianggarkan dana sekitar Rp 6 miliar. Namun belum kita bagikan, karena kemungkinan jumlahnya sudah bertambah,'' jelas Bupati.

Untuk itu, dia mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan melakukan pendaraan mengenai jumlah guru tidak tetap atau guru honorer yang ada di Purbalingga. ''Kami berharap pada 1 April sudah bisa bisa mendapatkan data tersebut,'' katanya.

Setelah mendapat data valid, Bupati menyatakan akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui kemampuan anggaran Pemkab guna bisa mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut. Setelah itu, pihaknya juga akan merapatkannya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum dan HAM Setda agar pemberian honor tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Sekda Purbalingga Imam Subijakto juga menyatakan, pada tahun 2014 ini, Pemkab Purbalingga sebenarnya sudah mengalokasikan dana Rp 6 miliar untuk penambahan kesejahteraan guru honorer dan pegawai tidak tetap. Namun pencairan dana tersebut belum bisa direalisasikan karena jumlah mereka sudah bertambah.

''Jika tetap dicairkan, mereka yang tidak terdata tidak akan mendapatnya. Untuk penambahan kesejahteraan Rp 100 ribu-Rp 150 ribu per orang saja kami membutuhkan Rp 6 miliar. Dengan tambahan data tentunya anggaran yang digunakan akan bertambah besar,'' katanya.
Sumber : http://www.republika.co.id/

Dari hasil aksi demo yang diadakan di Jakarta tepatnya di gedung MPR DPR dan di depan gedung kementrian MENPAN-RB ditanggapi oleh bapak mentri seperti kutipan dibawah ini : 
“Kami akan mengangkat seluruh honorer K2 sekitar 440 ribu menjadi CPNS. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan,” kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Yuddy, adapun beberapa syarat yang menjadi ketentua ada‎lah honorer K2 itu berada dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB.

Menurut Yuddy, harus diverifikasi validitas data. Termasuk usulan dari kepala daerah, juga harus diseleksi.
“Kami akan memproses kalau ada usulan dari kepala daerah. Karena kepala daerah-lah yang tahu PNS-nya mau ditempatkan di mana,” kata Yuddy.

Lebih lanjut, dia menegaskan seleksi tetap harus dilakukan secara bertahap. “Tapi seleksi ini hanya administrasi saja, dicek kebenarannya apakah memenuhi syarat atau tidak,” ujar Yuddy. 
Sumber: www.jpnn.com.

dari hasil tersebut maka para Honorer mendesak Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menindaklanjuti apa yang sudah diajukan waktu lalu dengan para anggota DPR dan Bupati Purbalingga. Bagi para honorer non kategori yang mengabdi puluhan tahun di SD dan SMP Negeri menuntut Hak yang sama atau minimal digaji UMR. Karena banyak honorer yang dibayar lebih rendah dari pada tukang sapu jalanan yang hanya sebesar Rp.150.000 per bulan kalaupun dihitung tidak akan cukup untuk membeli bensin dan menafkahi keluarga. 


update guru honorer, update guru honorer, update info honorer, guru honorer, demo guru honorer, honorer, honorer k2, honorer k1, honorer non k, honorer non kategori, lowongan honorer, cpns honorer, demo honorer